Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

JURNAL ILMIAH LIVING LAW

livinglaw
Website

Published by Universitas Djuanda Bogor

ISSN : 20858078 EISSN : 25501208 DOI : -

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Ilmiah Living Law (e-ISSN number 2550 1208) is an Open Journal System that managed by postgraduate school of Djuanda University, majoring of Law Studies. This journal is published twice a year. The Scopes are about: Bussiness Law, Property Law, Land Law, Tax Law, Islamic Economic Law, and etc.

Arjuna Subject : -

Articles 8 Documents

Search results for , issue " Vol 7, No 2 (2015)" : 8 Documents clear

KEPASTIAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN OLEH BPSK DIKAITKAN DENGAN UPAYA KEBERATAN syakilah, syakilah
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30997/jill.v7i2.116

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip penyelesaian sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan kepastian hukum putusan sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode Yuridis Normatif dengan pendekatan kualitatif, yaitu melakukan penelusuran terhadap norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, untuk memperoleh data pendukung dilakukan wawancara dengan anggota BPSK. Hasil penelitian yang diperoleh ternyata dengan adanya upaya keberatan kasasi dan peninjauan kembali atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan lambatnya prosedur administrasi maka penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak lagi efektif, serta kepastian hukum putusan BPSK menjadi terkendala karena putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak lagi bersifat final dan mengikat. disarankan agar Undang-undang Perlindungan Konsumen direvisi dan prosedur baku dalam proses penyelesaian sengketa konsumen, agar tujuan untuk memberikan perlindungan konsumen sebagai upaya menjamin adanya kepastian hukum dapat terwujud.

PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM KLAIM ASURANSI BARANG PADA PEMBIAYAAN KENDARAAN BERMOTOR DIKAITKAN DENGAN PERJANJIAN MODEL BAKU priyono, yose
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Standard model agreement in business is often used like that of consumer finance transaction, in its scheme which is easy, practical, and not time consuming. However, on a case of insurance provision claim, this kind of agreement could not provide any protection to the consumer, since the provisions in the agreement were seattled unilaterally by the auto financing company. By using normative juridical and sociological approach, this study found that a standard model agreement does not provide protection to consumers as debtors for their claim of good damage. This is contrary to the provisions of standard clauses set out in article 18of consumer protection legislation which consequently make that agreement void. The concept of consumer protection in auto financing insurance must provide clarity and time for a consumer to comprehend the agreement clearly to avoid any financial lost during the practice of the agreement.

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH DAERAH TERHADAP PENINGKATAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BOGOR EFFECTIVENESS OF LAND AND BUILDING TAX MANAGEMENT BY REGIONAL FOR IMPROVEMENT FINANCING DEVELOPMENT IN BOGOR REGENCY munawaroh, ade
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Pelimpahan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan dari pusat ke daerah kabupaten/kota merupakan kebijakan yang tepat dalam pemberian tugas otonomi yang luas. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan menjadi pajak bumi dan bangunan sektor Perdesaan dan Perkotaan oleh pemerintah daerah dapat meningkatkan PAD guna meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah kabupaten/kota. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Perda PBB-P2), atas dasar pelimpahan kewenangan dari pusat yang bertujuan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditujukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Pengelolaan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, ternyata dapat meningkatkan PAD Kabupaten Bogor di sektor pajak maupun sektor-sektor pajak daerah lainnya meskipun fluktuatif. Dengan demikian efektivitas pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang pengelolaannya dilimpahkan kepada pemerintah daerah telah memberikan peningkatan pembiayaan pembangunan di Kabupaten Bogor.

PERLINDUNGAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT DESA GALUGA BOGOR AKIBAT PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM Siki, Martinus
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

The study refered to the case of garbage landslide of TPAS Galuga Bogor on 2010, which gave impact to the removal of the object of communal land, in order to analyze whether the compensation also the handling of that impact were not carried out in accordance with the regulation. By the approach of empirical and normative jurudical analytical methods, this study prior to the land acquisition for constructing the TPAS Galuga Bogor, which brought inappropriate waste management in accordance with the provision of the legislation. This caused garbage landslide as well as environmental pollution. In order to avoid the lawsuits, Government of Bogor, as the manager, intentionaly used the pattern of land acquisition for public interest in compensating the object of communal land that was burried by garbage landslide so it would be considered as a case of force majeure. Therefore, it can be concluded that there were deviation and legal violation of land acquistion, waste management, and the handling of the impact of TPAS Galuga Bogor so that communities and NGOs can prosecute class action lawsuits to the municipal government of Bogor, who should be responsible for any loss due to the impact of insufficient management of TPAS Galuga Bogor.

EFEKTIVITAS PEMBERIAN KREDIT TANPA AGUNAN PADA BANK UMUM sadikin, agus
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara sebagai perantara keuangan. Bank dalam operasinya harus memperhatikan prinsip kehati-hatian sebagai deposan, karena bank sebagai lembaga masyarakat memiliki tanggung jawab besar dalam pengembalian dana masyarakat. Pinjaman tanpa jaminan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup bank di masa depan, terutama dalam kasus default debitor. Identifikasi masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah meliputi: pengaturan pinjaman oleh bank komersial dan juga PT.Bank Rakyat Indonesia (BRI), penerapan prinsip kehati-hatian dalam perjanjian pinjaman tanpa jaminan, dan perjanjian kredit hukum antara bank dengan nasabah . Dalam rangka untuk mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, artinya bahwa hukum dipahami sebagai norma, aturan, prinsip atau dogma. Hasil penelitian ini adalah 1) Menetapkan pinjaman oleh bank-bank secara umum harus didasarkan pada prinsip-prinsip kehati-hatian (prudential banking system) di mana ada keyakinan bahwa pinjaman bank akan benar-benar kembali; 2) Pelaksanaan prinsip kehati-hatian yang166 Agus Sadikin et. al. Tinjauan Yuridis Efektifitas Pemberian Kredit ...diterapkan dalam perjanjian kredit Bank BRI Cabang Cibinong meliputi persiapan dan pelaksanaan kewajiban kredit; 3) Undang-undang perjanjian pinjaman antara Bank BRI Cabang Cibinong dengan debitor dalam perjanjian kredit yang diatur dalam pasal hak dan kewajiban bank.

ANALISIS PENERAPAN DAN PENGUATAN HUKUM ANIMAL WELFARE PADA BISNIS SAPI DI INDONESIA hidayat, rahmat
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Cattle trading is a complex process from farm to consuments. The main issue in cattle farming is animal welfare and its treatment, such as a case of slaughterhouse and Eid al-Adha phenomenon in Indonesia. The objectives of this research are to analyse the treatment and principles of animal welfare in cattle trading, also to create a model for animal welfare for religious offering. This research is a normative one that is supported by empirical study. Data collection is using literature study (main data) and quesionare for additional data. The results of the research showed that animal welfare at cattle trading in Indonesia has not a good reputation according to the applicable law, so that we need a veterinary authority board to support animal welfare laws. A model for animal welfare for religious offering can be created by integrating animal market with slaughterhouse, using health and eco-green concepts, application of technology information for marketing strategy, and improvement legal structure.

MENGENAL PENYELESAIAN SENGKETA KOMERSIAL INTERNASIONAL MELALUI ARBITRASE santoso, edy
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

It is important to choice dispute resolution effectively in international trading. Arbitration is a form of alternative dispute resolution (ADR), is a legal technique for resolution of disputes outside the courts, wherein the parties to a dispute refer it to one or more persons, by whose decision they agree to be bound. In international trading, arbitration is most commonly used for the resolution of commercial disputes, particularly in the context of international commercial transactions. The role of arbitrate is as one of ADR system is very significant. It is to be ADR universal system in international contract. Arbitration can be either voluntary or mandatory and can be either binding or non-binding. It is depend on the parties with good faith. Win-win solution in dispute resolution to be main reason for those parties why choice arbitrates as ADR system.

PERAN BAPEPAM SEBAGAI LEMBAGA PENGAWAS PASAR MODAL ATAS PELANGGARAN ADMINISTRASI KEGIATAN SHORT SELLING sutomo, sutomo
JURNAL ILMIAH LIVING LAW Vol 7, No 2 (2015)
Publisher : Magister Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Unida

Stock market is a mean for those who have money and needs it for short, medium, and long investment. Although some legislation has been enacted, however there are still administrative violation concerning short selling stock market. Margin transaction is securities sales where the stocks are not owned by the seller at the time of transaction. Therefore, if something goes wrong or there are impersonating information, manipulation also fraud, could detriment the investors or the parties. To avoid these, an institution that holds maximum role and authority on behalf of Indonesia Capital Market supervisory board-financial institution (Bapepam-LK) is needed. This board aims to protect investors by managing law enforcement. One of the legal order that essentially needed to support economic development is the provision regulated in Legislation Number 8 of 1985 on Stock Market. This research is a descriptive analytical study while data collection performed by data reviewing which is obtained in the legislation, textbooks, journals, and prior research on the role of Bapepam as Capital Market Supervisory board on administrative on administrative violations of short selling activities.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

Filter by Year

2015 2015

Filter By Issues

All Issue Vol. 15 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 15 No. 1 (2023): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 14 No. 2 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 14 No. 1 (2022): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 13 No. 2 (2021): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 13 No. 1 (2021): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 12 No. 2 (2020): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 12 No. 1 (2020): Jurnal ilmiah Living Law Vol. 11 No. 2 (2019): Jurnal ilmiah Living Law Vol. 11 No. 1 (2019): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 10 No. 2 (2018): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 10 No. 1 (2018): Jurnal Ilmiah Living Law Vol 10, No 1 (2018): Jurnal Ilmiah Living Law Vol 9, No 2 (2017): JURNAL ILMIAH LIVING LAW VOL.9 NO.2 2017 Vol 9, No 1 (2017): JURNAL ILMIAH LIVING LAW VOL.9 NO.1 2017 Vol. 9 No. 2 (2017): Jurnal Ilmiah Living Law Vol 9, No 1 (2017): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 9 No. 1 (2017): Jurnal Ilmiah Living Law Vol 8, No 2 (2016): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 8 No. 2 (2016): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 8 No. 1 (2016): Jurnal Ilmiah Living Law Vol 8, No 1 (2016): Jurnal Ilmiah Living Law Vol 7, No 2 (2015) Vol. 7 No. 2 (2015): Jurnal Ilmiah Living Law Vol. 7 No. 1 (2015): Jurnal ilmiah Living Law Vol 7, No 1 (2015) More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
JURNAL ILMIAH LIVING LAW

Contact Email
livinglaw@unida.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
livinglaw@unida.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name JURNAL ILMIAH LIVING LAW

Contact Email livinglaw@unida.ac.id

Phone -

Journal Mail Official livinglaw@unida.ac.id

Editorial Address -

Location Kota bogor, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
JURNAL ILMIAH LIVING LAW

Contact Email
livinglaw@unida.ac.id

Phone
-

Journal Mail Official
livinglaw@unida.ac.id

Editorial Address
-

Location
Kota bogor,

Jawa barat

INDONESIA